Berita PUSKOPCUINA

Latar belakang dilakukan penataan wilayah CU di Kalimantan

Network accountability adalah salah satu dari 11 (sebelas) prinsip tata kelola yang baik untuk diterapkan oleh Credit Union (CU) agar mampu bersaing dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi pengelola CU karena semakin besar aset, semakin banyak anggota, dan semakin luas wilayah pelayanan  maka semakin kompleks  masalah yang dihadapi oleh CU. Terkait network accountability, Territory Management (TM) adalah isu yang belum mampu kita selesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU).

Sejak tahun 2018 PUSKOPCUINA mulai menerapkan TM, baik antar CU Primer anggota PUSKOPCUINA maupun antar TP di CU primer terkait. Hingga saat ini PUSKOPCUINA terus mendorong anggota untuk menerapkan TM dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola CU demi memastikan CU berkelanjutan serta meningkatnya kualitas hidup anggota. Dalam tahun buku 2022 saja, PUSKOPCUINA telah melakukan 4 (empat) kali rapat evaluasi TM CU primer anggotanya yang berada di wilayah Jawa, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, maupun di wilayah Kalimantan Tengah-Timur-Selatan-Utara. Rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dari kesepakatan rapat TM sebelumnya terkait dengan penataan wilayah pelayanan/operasional CU, menemukan kendala yang dihadapi, serta mencari solusinya secara bersama-sama.

Menyikapi banyaknya wilayah pelayanan CU serta sebaran anggota yang saling beririsan atau tumpang tindih, tanpa disadari kondisi tersebut memunculkan persoalan tersendiri, diantaranya persaingan antar CU dalam merekrut anggota dan terdapat oknum anggota yang memanfaatkan situasi banyaknya CU di suatu wilayah dengan melakukan pinjaman pada lebih dari satu CU tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar sehingga pinjamannya menjadi lalai.

Gerakan PUSKOPCUINA telah menerapkan territory management dengan mengatur serta menyepakati wilayah pelayanan yang terdiri dari: Wilayah Pelayanan Prioritas (WPP), Wilayah Pelayanan Biasa (WPB), dan Luar Wilayah Pelayanan (LWP). WPP mensyaratkan jumlah anggota minimal 60% dari total anggota, anggota di WPB maksimal 30% dari total anggota, sedangkan anggota di LWP maksimal 10% dan menuju 0% dari total anggota. Dalam wilayah pelayanan tersebut juga diatur kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh CU. Pengaturan ini bertujuan agar CU lebih fokus mengembangkan pelayanan di WPP-nya sehingga akan lebih maksimal masyarakat yang bergabung menjadi anggota CU dalam suatu wilayah tersebut.

Mengapa Territory Management menjadi begitu penting?

Territory Management di wilayah Kalimantan (Barat-Tengah-Timur-Selatan-Utara) lebih utama adalam melakukan koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan anggota di masing-masing wilayah kerja CU, kemudian merumuskan kesepakatan penataan wilayah CU di Kalimantan sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai sebuah gerakan bersama dalam mengembangkan dan menjaga eksistensi gerakan CU di Indonesia, kita perlu duduk bersama untuk mengevaluasi serta mendiskusikan metode pengembangan wilayah pelayanan, khususnya CU di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan rapat Territory Management CU untuk wilayah Kalimantan kali ini dipimpin Marselus Sunardi yang merupakan Ketua Pengurus PUSKOPCUINA dan dilakukan secara online tanggal 3 – 4 Oktober 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bersama dalam memetakan wilayah pelayanan kerja CU.

Dalam sambutan pembuka Anton Sera’ Sima, yang merupakan Wakil Ketua Pengurus PUSKOPCUINA, menganalogikan pertemuan ini seperti filosofi tongkonan, dimana kita adalah pemilik, satu rumpun, ketika merantau ketempat lain dan berhasil, sesekali kembali untuk membicarakan tentang keberlangsungan masa depan. Seperti kita saat ini, walaupun berbeda PUSKOP tetapi berasal dari rahim yang sama yaitu CU. Harapannya dengan menerapkan Territory Management, PUSKOP yang ada saat ini bisa mengurus CU primer dibawahnya dengan penuh tanggungjawab. Anton juga menekankan kepada yang hadir untuk senantiasa menghilangkan sekat-sekat yang menjadi perbedaan. Pertemuan ini bisa menjadi ajang silahturahmi antar Koperasi Sekunder maupun CU primer anggotanya.

Pada rapat hari pertama diawali dengan pemaparan tentang Territory Management mulai dari latar belakang, penjelasan tentang Territory Management, dan apa yang hendak dicapai dalam rapat ini. Dalam pemaparannya Marselus Sunardi juga membuka ruang diskusi sekaligus menyampaikan gagasan yang sinergi dengan tujuan bersama. Hadir sebanyak 55 orang sebagai perwakilan dari PUSKOPCUINA, PUSKOP Kredit Khatulistiwa, PUSKOSPIN Bumi Borneo, PUSKOPDIT Kapuas, CU Khatulistiwa Bakti, CU Stella Maris, CU Pancur Dangeri CU Usaha Kita, CU Daya Lestari, CU Tilung Jaya, CU Sumber Rejeki, CU Betang Asi, CU Muare Pesisir, CU Remaung Kecubung, CU Bonaventura, CU Kusapa, CU Sari Intugin, CU Muara Kasih, CU Tri Tapang Kasih, CU Keluarga Kudus, CU Semarong, CU Sumber Berkat, dan KSP Genta Buana Mandiri.

Kegiatan TM disambut baik oleh Koperasi Sekunder dan perwakilan CU yang hadir. Hal senada disampaikan oleh Marsianus Syarib, Ketua Pengurus PUSKOSPIN Bumi Borneo saat sambutan penutup, menyampaikan terima kasih telah diundang dalam rapat bersama ini. Marsianus menyayangkan hal ini agak terlambat diterapkan dalam tiga tahun terakhir ini, karena dengan menerapkan TM ada banyak hal yang harus dibenahi di CU sehingga penting sekali untuk diterapkan dalam pengembangan wilayah pelayanan CU.

Setelah berproses selama dua hari melalui diskusi demi diskusi, para peserta saling memberikan tanggapan, masukan dan catatan perbaikan untuk selanjutnya dirumuskan sebagai keputusan bersama. Dari hasil rapat Territory Management ini telah dihasilkan 11 (sebelas) kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh perwakilan PUSKOP yang hadir, dan KSP Genta Buana Mandiri yang hadir sebagai utusan PUSKOPDIT Kapuas.

Ella Agustina - Staf Sertifikasi PUSKOPCUINA